Loading

  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Ewalidata Kabupaten Semarang

No Kode Indikator Indikator Bidang Urusan Satuan 2019
1341 2.10.000116 Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara N/A
1342 2.10.000118 Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1343 2.10.000120 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Layanan N/A
1344 2.10.000142 Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1345 2.10.000144 Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1346 2.10.000145 Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara N/A
1347 2.10.000148 Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1348 2.10.000149 Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1349 2.10.000150 Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1350 2.10.000152 Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1351 2.10.000153 Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Sertifikat N/A
1352 2.10.000154 Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1353 2.10.000155 Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1354 2.10.000156 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1355 2.10.000157 Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1356 2.10.000158 Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara N/A
1357 2.10.000159 Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1358 2.10.000160 Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1359 2.10.000161 Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1360 2.10.000162 Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A