Loading

  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Ewalidata Kabupaten Semarang

No Kode Indikator Indikator Bidang Urusan Satuan 2024
1121 2.10.000144 Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1122 2.10.000145 Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara N/A
1123 2.10.000148 Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1124 2.10.000149 Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1125 2.10.000150 Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1126 2.10.000152 Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1127 2.10.000153 Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Sertifikat N/A
1128 2.10.000154 Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1129 2.10.000155 Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1130 2.10.000156 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1131 2.10.000157 Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1132 2.10.000158 Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara N/A
1133 2.10.000159 Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1134 2.10.000160 Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1135 2.10.000161 Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1136 2.10.000162 Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1137 2.10.000163 Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1138 2.10.000164 Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan N/A
1139 2.10.000165 Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A
1140 2.10.000166 Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Dokumen N/A