• Menu
  • Pencarian Data
  • Informasi Umum
  • Publikasi BPS
    • Berita Resmi Statistik
    • Tabel Statis
  • Data Capaian
    • RPJMD
    • LPPD
    • SPM
    • SDGs
  • Infografis
  • Berita
  • Analisa
  • Big Data
  • Login

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan amanat tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan disemua strata. Hal – hal yang tercakup dalam laporan ini berupa pencapaian program nasional dan program / indikator kinerja otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi dan urusan lainnya

working

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA LPPD


NO Indikator Capaian Tahun 2022
1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 85,58%
2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 94,31%
3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13 � 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 81,14%
4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 55,32%
5 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0,06%
6 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi 100,00%
7 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 98,39%
8 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 99,98%
9 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 98,26%
10 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 89,83%
11 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100,00%
12 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 60,65%
13 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 82,66%
14 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100,00%
15 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100,00%
16 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100,00%
17 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 50,75%
18 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100,00%
19 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 60,04%
20 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 98,80%
21 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 100,00%
22 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100,00%
23 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 91,51%
24 Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 57,55%
25 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi -
26 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota 100,00%
27 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 44,46%
28 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 20,87%
29 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 6,68%
30 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100,00%
31 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 29,63%
32 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 75,00%
33 Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 17,50%
34 Persentase penyanang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM) 100,00%
35 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100,00%
36 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100,00%
37 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0,25%
38 Tingkat produktivitas tenaga kerja 5805,00%
39 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdafatra peserta BPJS Ketenagakerjaan) 100,00%
40 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan )dalam dan luar negeri( melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota 89,31%
41 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 1,15%
42 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 0,02%
43 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 10,86%
44 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) 296,65%
45 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan -
46 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 100,00%
47 Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Nihil
48 Persentase tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 0,00%
49 Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat Nihil
50 Persentase penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan mediasi 100,00%
51 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota 38,61%
52 Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota 37,42%
53 Tingkat perekaman KTP elektronik 98,10%
54 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA 47,28%
55 Persentase tingkat kepemilikan akta kelahiran 99,10%
56 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 41,67%
57 Persentase pengentasan desa tertinggal 100,00%
58 Persentase peningkatan status desa mandiri 80,82%
59 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR) 70,41%
60 Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 17,57%
61 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100,00%
62 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100,00%
63 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 73,89%
64 meningkatanya koperasi yang berkualitas 45,73%
65 meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 100,00%
66 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/kota 225,09%
67 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 5,19%
68 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 4,31%
69 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100,00%
70 Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100,00%
71 Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota 0,00%
72 Persentase tingkat pelestarian cagar budaya 93,98%
73 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 62,62%
74 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawa ban nasional pasal 40 dan pasar 59 undangundang no.43 tahun 2009 tentang kearsipan 77,75%
75 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 57,00%
76 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 417,51%
77 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 188,37%
78 Persentase tingkat hunian akomodasi 28,11%
79 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 4,56%
80 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2,46%
81 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 40,00%
82 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota 100,00%
83 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan) 100,00%
84 Persentase kinerja realisasi pupuk 93,19%
85 Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 86,23%
86 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota 142,47%
87 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 30,00%
88 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 119,86%
89 Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menegah yng dikeluarkan instansi terkait Nihil
90 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota 119,86%
91 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 35,00%

2023 © dashboard

Crafted with by Saugi