• Menu
  • Pencarian Data
  • Informasi Umum
  • Publikasi BPS
    • Berita Resmi Statistik
    • Tabel Statis
  • Data Capaian
    • RPJMD
    • LPPD
    • SPM
    • SDGs
  • Infografis
  • Berita
  • Analisa
  • Big Data
  • Login

SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut NO ONE LEFT BEHIND.

working

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KABUPATEN SEMARANG


NO Indikator Nasional Indikator Kab. Semarang Sumber Data Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2022
1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Prosentase penduduk miskin BPS % 7,51 7,82
2 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan DISNAKER % 66 55
3 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan DISNAKER orang 5.014 5.014
4 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. DINSOS (target ditentukan oleh Pusat) Jiwa 28730 31800
5 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Peningkatan CPR ( Peserta KB Aktif ) DP3AKB % 67,75
6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Persentase penduduk berakses air minum aman DPU % 97.66 98,21
7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. PM BPS % 84,19 91,01
8 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. PM BPS % ? 36,89
9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A DISDIKBUDPORA % 95,31 91,07
10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B DISDIKBUDPORA % 81,95 76,45
11 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. Kepemilikan akta Kelahiran anak (0 - 18 tahun) DISDUKCAPIL % (0-18 tahun) 96,27 96,3
12 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. BPBD Jiwa nihil 0
13 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. BPBD Lokasi 12 0
14 Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. BPBD Indeks risiko 143,22 118,89
15 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. PM BPBD dokumen 1 0
16 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). PM DISPERTANIKAP % - 91,00
17 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Prevalensi gizi kurang pada balita DINKES gr/kapita/hrkkal/kapita/hr 5,49
18 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada usia 0-59 bulan DINKES % 6,00
19 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Persentase Gizi Buruk dari keluarga kurang mampu yg mendapat makanan tambahan DINKES % 100
20 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. DINKES % 56,7
21 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. DISPERTANIKAP Skor 87
22 DINKES 9,75
23 Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) DINKES 100.000 / KH 151,09
24 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. DINKES per 1000 KH 8,99
25 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. DINKES per 1000 KH 5,24 6,15
26 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. DINKES per 1000 KH 8,99
27 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) DINKES % 94,89
28 Kejadian Malaria per 1000 orang. Angka kesakitan Malaria DINKES per 1000 orang 0,001
29 Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis PM POLRES Orang 49 15
30 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. DP3AKB 0% 14,8 14,16
31 Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) DP3AKB % 40,79 37,8
32 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). DP3AKB Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) 16,7 16,6
33 Total Fertility Rate (TFR). Pengkonsistenan Angka total Fertility Rate (TFR) DP3AKB Jumlah anak per WUS (15-49 tahun) 1,84 2,26
34 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. DINKES Juta penduduk 100 100
35 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan kepersertaan JKN DINKES % 78,93
36 Persentase merokok pada penduduk umur ? 15 tahun Persentase merokok pada penduduk umur ? 15 tahun BPS % 28,19 28,54
37 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. DINKES % 100
38 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Jumlah sekolah terakreditasi (SD) DISDIKBUDPORA % 100 99,2
39 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Jumlah sekolah terakreditasi (SMP) DISDIKBUDPORA % 100 96,03
40 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A DISDIKBUDPORA % 100,6 100,6
41 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B DISDIKBUDPORA % 100,2 100,2
42 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. KEWENANGAN PROVINSI % NA NA
43 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ? 15 tahun Rata-rata lama sekolah penduduk umur ? 15 tahun DISDIKBUDPORA Tahun 8,02 8,03
44 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 4 - 6 tahun untuk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DISDIKBUDPORA % 78,51 73,53
45 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi PM BPS % remaja (15-24) NA 23,6
46 PM BPS % dewasa (15-59) ? 12,1
47 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat DISDIKBUDPORA % (1) 95,31 (2) 81,95 (3) - (1) 91,07 (2) 76,45
48 Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun. PM DISDIKBUDPORA % 99.99 99,99
49 Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun. PM DISDIKBUDPORA % 99.99 99,99
50 PM DISDIKBUDPORA % 99.99 99,99
51 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Guru TK Bersertifikat Pendidik DISDIKBUDPORA % 44,19 45,61
52 Guru SD Bersertifikat Pendidik DISDIKBUDPORA % 51,08 50,58
53 Guru SMP Bersertifikat Pendidik DISDIKBUDPORA % 63,25 59,76
54 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. DP3AKB dokumen 2 2
55 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Penurunan rasio kekerasan terhadap anak DP3AKB % 0,02 0,0156
56 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Peningkatan persentase penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan DP3AKB % 85,52 100
57 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. PM DISDUKCAPIL / DP3AKB % (sebelum 15 th) 0 0
58 PM DISDUKCAPIL / DP3AKB % (sebelum 18 tahun) 0.08 0.08
59 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. PM DP3AKB % 100 100
60 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. PM BPS % 78,71 76,2
61 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman. DINKES % 100 100
62 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. PM BPS % 97,06 98,25
63 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. PM BPS % 99,5 99,6
64 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). DINKES desa/kelurahan 232 235
65 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). DINKES desa 235 235
66 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). - DPU (Provinsi) RPDAST NA
67 Rasio elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi BPS % 100 100
68 Rasio penggunaan gas rumah tangga. LPG 3Kg Korwil ESDM Salatiga % 73 73
69 Laju pertumbuhan PDB per kapita. PM BPS % -2,67 3,63
70 PDB per kapita. Nilai PDRB BPS Juta Rupiah (Kurs Rp12.000) 46,7 48,9
71 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. PM BPS % -2,28 1,59
72 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). PM BPS % 15,8 16,6
73 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun,yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamindan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun,yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamindan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). DISNAKER org 0,02 0
74 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. DISNAKER Perusahaan #REF! 503
75 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. DISNAKER % 83,97 84,98
76 Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. DISNAKER % 95,02 95,02
77 Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. DISNAKER % 95,02 95,02
78 Jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara DINPAR orang 609 217
79 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara DINPAR % (orang) 1.577.216 1.451.670
80 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. PM BPS % -4,05 3,47
81 Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. PM DLH % NA NA
82 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. PM BPS % NA NA
83 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam BPS % 78,71 62,75
84 Proporsi individu yang menggunakan internet Proporsi individu yang menggunakan internet BPS % 61,78 67,84
85 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. BPS % 7,51 7,82
86 Jumlah desa tertinggal Jumlah desa tertinggal DISPERMASDES desa 5 2
87 Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Mandiri DISPERMASDES desa 44 47
88 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (bukan daerah tertinggal) BARENLITBANGDA % (bukan daerah tertinggal) 7,51 7,82
89 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan DISNAKER % 66 55
90 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. DPU % 91.9 92
91 Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). PM DPU perkotaan 194 199
92 Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Persentase penggunaan alat transportasi umum di perkotaan (transportasi darat) DISHUB % 0,103
93 Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. BARENLITBANGDA % 100 100
94 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. BPBD orang 0 0
95 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). BPBD Indeks 143,2 118,89
96 Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk. BPBD Kota tangguh (desa) 12 2
97 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan BPBD Sistem peringatan dini (yang terpasang) Tws modern 235 desa / kelurahan. Tws modern 8 desa / kelurahan 0
98 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. BPBD ribu Rp - 1.250.000.000
99 Persentase sampah perkotaan yang tertangani Persentase penanganan sampah DLH % 29,4 29,4
100 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. BPBD dokumen 1 0
101 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah BPBD dokumen 1 0
102 Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru Jumlah peserta PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang mencapai minimal ranking Biru DLH peserta Proper (perusaha an) 10 11
103 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. PM DLH ton 32,53 36,89
104 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. PM DLH perusahaan 4 4
105 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi BPBD dokumen 1 0
106 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. BPBD orang 0 0
107 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. POLRES Kasus 1 0
108 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. POLRES Kematian/ 100.000 Penduduk 0 0
109 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. PM POLRES % - 4
110 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. PM DP3AKB % 0,02 0,156
111 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. PM POLRES % 38 4
112 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Survey eksternal persepsi korupsi INSPEKTORAT Skala (4) 3.75 3.9
113 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Opini BPK INSPEKTORAT % WTP
114 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). PM INSPEKTORAT % CC 62
115 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. PM BAG. PBJ SETDA / ULP % 100 100
116 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten) INSPEKTORAT angka - 62
117 Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). PM Bag. Organisasi % NA NA
118 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setwan % 18 18
119 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II) BKPSDM % 17,8 19,05
120 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. DISDUKCAPIL % 99,45 99,8
121 Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah (semua penduduk) DISDUKCAPIL % NA NA
122 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Persentase anak yang memiliki akta kelahiran DISDUKCAPIL % 96,27 97
123 Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PM DISKOMINFO Persentase 100 100
124 PM DISKOMINFO % 0 100
125 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PM DISKOMINFO PPID NA NA
126 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. PM BKUD Rp NA
127 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. PM BPS % 26,1
128 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. PM BPS % NA
129 Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. PM DISKOMINFO % 83 85
130 Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. PM BPS % 75,64 87,91
131 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian DISDUKCAPIL Dokumen 595229 649378
132 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) PM DISDUKCAPIL Data Registrasi PM -
133
134
135
136
137

2023 © dashboard

Crafted with by Saugi