Tigkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.
Tigkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.
Detail Variabel
Budaya organisasi perangkat daerah
-
Tigkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.
Tigkat kematangan yang diukur melalui banyaknya persentase kegiatan budaya kerja, dan persentase agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.
Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
Setahun yang lalu
Integer
-
Isian harus isi
Tingkat kematangan budaya organisasi perangkat daerah
2-Tidak
2
SEKRETARIAT DAERAH
Regulasi
produk hukum daerah yang diundangkan
Detail Variabel
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan
-
Regulasi
produk hukum daerah yang diundangkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang diundangkan
2-Tidak
3
SEKRETARIAT DAERAH
Regulasi
produk hukum daerah yang diundangkan
Detail Variabel
Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan
-
Regulasi
produk hukum daerah yang diundangkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang diundangkan
2-Tidak
4
SEKRETARIAT DAERAH
Regulasi
Produk Hukum Daerah yang diterbitkan
Detail Variabel
Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang diterbitkan
-
Regulasi
Produk Hukum Daerah yang diterbitkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Keputusan Bupati Kabupaten Semarang yang diterbitkan
2-Tidak
5
SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan
Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka
Detail Variabel
Sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang
-
Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan
Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Sosialisasi/penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang
2-Tidak
6
SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan
Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka
Detail Variabel
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM
-
Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan
Sosialisasi Raperda di 19 Kecamatan dilakukan secara tatap muka
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang dan Diseminasi Nilai-Nilai HAM
2-Tidak
7
SEKRETARIAT DAERAH
Kelompok Kadarkum
Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendapatkan Pembinaan
Detail Variabel
Kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang
-
Kelompok Kadarkum
Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendapatkan Pembinaan
Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Kelompok KADARKUM di Kabupaten Semarang
2-Tidak
8
SEKRETARIAT DAERAH
Perkara Hukum
Permasalahan Hukum yang terjadi di Kabupaten Semarang baik secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilaporkan
Detail Variabel
Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang
-
Perkara Hukum
Permasalahan Hukum yang terjadi di Kabupaten Semarang baik secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilaporkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Permasalahan Hukum serta Penyelesaian Perkara Perdata dan PTUN di Kabupaten Semarang
2-Tidak
9
SEKRETARIAT DAERAH
Buku
Buku Peraturan Perundang-undangan
Detail Variabel
Koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang
-
Buku
Buku Peraturan Perundang-undangan
-
lima tahun terakhir
Integer
-
Isian tidak boleh kosong
Koleksi Buku Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Semarang